Peran Komunikator Politik di Pilkada 2020

  • Whatsapp
Peran Komunikator Politik di Pilkada 2020

Tahapan Pilkada Serentak 2020 tengah berjalan dan puncaknya akan dihelat pada 9 Desember 2020. Pilkada kali ini berbeda dengan pesta demokrasi lokal sebelumnya. Pasalnya, momentumnya berada di tengah pageblug virus corona (Covid-19). Agar Pilkada 2020 tetap dapat berjalan Luber, Jurdil, kondusif, aman dan damai, peran para komunikator politik dari pemangku kepentingan Pilkada sangat strategis, penting dan menentukan.

Komunikasi politik sendiri didefinisikan para ahli secara beragam, namun antara satu dengan lain ada kemiripan. Lord Windlesham dalam “Political Communication, Theory and Research: an Overview 1976-1977” mendefinisikan komunikasi politik suatu penyampaian pesan politik secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berprilaku tertentu.

Muat Lebih

Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

Sementara Nimmo mengartikan komunikasi politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain seperti: jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Nimmo menambahkan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.

Dari berbagai definisi komunikasi politik yang disampaikan para pakar, pakar komunikasi Hafied Chamara berkesimpulan, komunikasi politik dapat dimaknai sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekwensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan disiplin komunikasi lainnya seperti: komunikasi pembangunan, komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, komunikasi keluarga, dan semacamnya.

Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik mempunyai fungsi penting dalam suatu kegiatan institusi atau organisasi. Dalam pandangan Almond dan Powell, komunikasi politik  mempunyai fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekruitmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain.

Sebagai disiplin ilmu, komunikasi politik menurut Mc Nair sebagaimana dikutip Chamara, memiliki lima fungsi dasar, yakni: pertama, memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Kedua, mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi data yang ada.   Ketiga, menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.

Keempat, membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Kelima, dalam masyarakat demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

Sementara Zaenal Mukarom dalam buku “Komunikasi Politik” (2016) membagi fungsi komunikasi politik ke dalam dua aspek. Pertama, aspek totalitas. Yakni mewujudkan kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif, yang mengganggu keutuhan nasional. Kedua, aspek hubungan suprastruktur dan infrastuktur politik. Relasi ini sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat independen dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara.

Kompleksitas Pilkada

Sebagai suatu even politik yang tujuan utamanya memilih elit-elit politik yang bakal duduk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sangat jelas dan terang benderang bahwa Pilkada merupakan kegiatan sangat penting. Signifikansinya karena Pilkada merupakan wahana menyeleksi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bakal memimpin suatu daerah pada lima tahun mendatang secara konstitusional dan demokratis.

Meski demikian, demokratisasi melalui jalan Pemilu atau Pilkada, bukan perkara mudah. Pakar politik Amerika Serikat Robert A Dahl mendeskripsikannya  sebagai suatu jalan tidak mudah, berliku dan terjal. Itulah sebabnya, tidak semua negara berhasil melaksanakan Pemilu dengan mulus dan sesuai dengan tujuannya. Diantaranya ada yang gagal. Bahkan di sejumlah negara, Pemilu justeru melahirkan suatu regim baru yang lebih otoriter (new otoritarian) dari regim sebelumnya.

Kompleksitas penyelenggaraan Pilkada terjadi pada semua tahapan. Mulai tahap penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundangan, tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pengadaan dan distribui logislik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Kompleksitas juga dialami saat mempersiapkan dan merekrut  sumber daya manusia yang akan bertugas melaksanakan tahapan Pilkada. Hingga pada soal pemenuhan anggaran dan sarana dan prasarana.

Yang paling menjadi problem krusial, acapkali antara peraturan perundangan dan tahapan Pemilihan bertabrakan dengan implementasinya, atau  sering terjadi distorsi. Bahkan seringkali ditingkahi dengan pelanggaran, malpraktik dan kecurangan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dampaknya Pilkada acapkali diwarnai berbagai pergesekan dan konflik antara elit politik  maupun massa pendukungnya.

Problem akan menjadi kian rumit ketika para elit politik yang bertarung di Pilkada menerapkan politik mobokrasi atau melibatkan kekuatan massa di tingkat akar rumput untuk terlibat dalam konflik. Sehingga konflik yang semula hanya sebatas di tingkat elit (vertikal) lalu merambah di tingkat horisontal atau massa.

Kompleksitas Pilkada berpotensi meledak dan menimbulkan dampak negatif terhadap proses Pilkada,  terlebih pada situasi tidak normal seperti saat pageblug Covid-19. Dalam situasi normal saja Pilkada acapkali menimbulkan masalah, apalagi pada saat yang tidak normal. Salah satu penyebabnya karena dalam situasi Covid-19, masyarakat secara kumululatif mengalami krisis psikologis, ekonomi dan sosial.

Dalam situasi seperti ini, sangat mungkin rasionalitas masyarakat mengalami pelemahan. Otakpun mengalami penumpulan. Sebaliknya yang menonjol adalah sensivitas dan emosionalitas. Jika terjadi pergesekan wacana, opini dan apalagi menyinggung harkat suatu kelompok pendukung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu, dengan mudah dapat meledak menjadi konflik negatif dan destruktif.

Komunikator Politik

Pakar komunikasi Harold  Lasswell memformulasikan  lima unsur  dalam proses komukasi. Kelima unsur tersebut adalah Who? (siapa/sumber). Kemudian,   Says What? (pesan). Lalu   in Which Channel? (saluran/media). Kemudian  to Whom? (untuk siapa/penerima). Terakhir  With What Effect? (dampak/efek). Lima unsur tersebut dapat digunakan untuk mencermati Pilkada yang dipastikan melibatkan lima unsur tersebut dalam proses komunikasinya.

Agar semua unsur dalam komunikasi di Pilkada bekerja dengan baik, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi komunikator politik. Aristoteles menyebut syarat tersebut sebagai kepemilikan karakter ethos yang terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik dan maksud yang baik (good sense, good moral character dan good will). Selain itu, komunikator harus  memiliki  daya tarik sumber (source attractivenes) dan kredibilitas sumber (source credibility).

Syarat-syarat  komunikator politik tersebut terutama harus dimiliki oleh penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu), pengurus partai politik yang mempunyai hak dan wewenang merekomendasikan kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik dari unsur partai politik ataupun calon perseorangan, dan juru kampanye.

Hal ini disebabkan karena aktor-aktor Pilkada tersebut memegang peranan penting dan menentukan. Peran anggota KPU misalnya, harus melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan tahapan Pilkada. Peran anggota Bawaslu harus menyampaikan rambu-rambu larangan yang harus dihindari oleh peserta Pilkada. Sementara peran kandidat atau juru kampanye harus mempersuasi pemilih agar memilih kandidat Kepala Daerah dan Kepala Daerah dengan lebih mengedepankan pertimbangan visi, misi dan program.

Sense of Crisis and Humanities

Jika Pilkada 2020 di era Covid-19 tetap hendak dapat dilaksanakan dengan Luber, Jurdil, kondusif, aman dan damai, maka semua aktor yang terlibat pada Pilkada harus menjadi komunikator politik yang memiliki good sense, good moral character dan good will,  daya tarik sumber (source attractivenes) dan kredibilitas sumber (source credibility).

Yang tidak kalah pentingnya, harus memiliki sense of crisis dan senses of humanities dengan berbagai problem yang dihadapi masyarakat saat ini. Diatas itu semua, komunikator politik harus berpartisipasi aktif dan nyata pada kegiatan pemulihan ekonomi serta pengentasan kemiskinan masyarakat sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

Hal ini diakui sangat tidak mudah. Sebab biasanya instink komunikator politik di Pilkada lebih mendahulukan kepentingan politiknya. Sedangkan agenda lainnya diabaikan. Apalagi komunikator politik yang terikat untuk memenangkan kandidat atau clientnya di Pilkada. Tetapi tidak mudah, bukan berarti tidak bisa diaktualisasikan. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus dijawab dan diwujudkan komunikator politik di Pilkada 2020.

Singkat kata, komunikator politik harus mampu mengawinkan atau menggabungkan antara orientasi dan kepentingan politik dengan mencegah pandemi Covid-19. Secara teknis antara lain  komunikator politik harus mendorong semua pihak agar konsisten dalam melaksanakan protokol kesehatan Covi-d19 seperti: pemakaian masker, hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya dalam semua proses Pilkada 2020. [rif]

* Husin Yazid adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indomatrik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *